badan pemeriksa keuangan (bpk) menemukan sejumlah kelemahan atas pengelolaan juga pertanggungjawaban situs garansi kesehatan masyarakat (jamkesmas) serta jaminan kesehatan daerah (jamkesda) dalam 33 provinsi berbagai indonesia.
bpk mengambil kesimpulan keberadaan kelemahan dan signifikan, ujar ketua bpk ri hadi poernomo selama jakarta, selasa.
hadi menungkapkan, kelemahan tersebut diantara lain belum kehadiran database kepesertaan yang akurat, pemuktakhiran data masyarakat miskin tidak dilaksanakan dengan baik dan adanya perbedaan data penduduk miskin antar instansi.
kemudian, ia meneruskan, terkandung risiko penduduk miskin belum memperoleh pelayanan kesehatan tidak mengeluarkan biasa sebab tak tercakup dalam program jamkesmas serta jamkesda.
selain tersebut ada penyaluran, pencairan, penggunaan dan pertanggungjawaban dana jamkesmas dan belum sesuai dengan pedoman pelaksanaan jamkesmas dalam 2010 dan 2011, ujarnya.
Lainnya: Melangsingkan Perut - Melangsingkan Perut - Melangsingkan Perut - Melangsingkan Perut
menurut dia, kelemahan itu bisa menganggu objek wisata program jamkesmas serta jamkesda untuk mengikuti hak warga miskin dan tidak mampu, sebagaimana amanat uud 1945 pasal 28 h serta uu nomor 23 tahun 1992.
sementara, hasil pemeriksaan bpk terkait pelayanan kesehatan penduduk pada pilihan rumah sakit milik pemerintah juga mendapatkan kehadiran ketidakefisienan pada keuntungan perbekalan farmasi serta standar pelayanan.
hasil pemeriksaan kinerja menunjukkan daripada 66 rumah sakit dan diperiksa, hanya Salah satu rsud yang telah efektif selama membuatkan pelayanan obat di instalasi farmasi, tutur hadi.
hadi menambahkan kelemahan lain selain pemenuhan kebutuhan perbekalan farmasi dan tidak optimal adalah tahap pemilihan, perencanaan, pengadaan, penyimpanan serta pendistribusian perbekalan farmasi dan belum mengikuti objek wisata semua tahapan.
selain tersebut, masih ada sarana prasarana instalasi farmasi, rawat inap, serta rawat jalan dan tidak pas standar oleh karenanya pelayanan tidak optimal, ujarnya.
menurut dia, pemerintah bertanggung jawab mempunyai pelayanan kesehatan penduduk yang bermutu, aman, efisien juga terjangkau makanya properti sakit umum mesti berbenah supaya meningkatkan pelayanan melalui lebih efektif.
dengan itulah, sudah semestinya tidak ada warga dan tak bisa dilayani dengan baik oleh rumah sakit, terutama rumah sakit milik pemerintah, ujar hadi.
saat ini, berdasarkan data lalu, pemerintah telah mempunyai sebanyak 627 unit properti sakit pada seluruh indonesia.