sekretaris kabinet dipo alam selama 22 april menerbitkan surat edaran nomor we.03/seskab/iv/2013 dengan klasifikasi penting tenntang catatan hasil kajian juga pemetaan badan Informasi geospasial (big) tentang potensi konflik akibat tumpang tindih lahan.
berdasarkan keterangan dalam laman terjamin sekretaris kabinet, senin, disebutkan kiranya alasan pengeluaran surat edaran itu adalah sebab beberapa wilayah pada indonesia baru sangat potensial terjadi konflik sosial akibat terjadinya tumpang tindih penguasaan lahan pada jenis kehutanan, perkebunan, pertambangan, serta lokasi transmigrasi.
melalui surat edaran yang ditujukan pada menko polhukam, mendagri, menteri kehutanan, menteri esdm, menteri pertanian, menteri tenaga kerja juga transmigrasi, menteri bumn, kepala badan pertanahan nasional, jaksa agung, kapolri, para gubernur dan bupati/wali kota semua indonesia itu, seskab mengatakan kembali arahan-arahan presiden susilo bambang yudhoyono dalam sidang kabinet terbatas 25 juli kemarin, terlebih terkait dengan penanganan sengketa/konflik lahan.
menurut dipo alam, arahan presiden selama sidang kabinet sedikit 25 juli tersebut antara lain merupakan pertama, sengketa lahan antara negara ataupun pt perkebunan nusantara (ptpn) melalui warga untuk dicarikan solusinya secara komprehensif, bagus penyelesaian secara hukum maupun penyelesaian dengan pendekatan sosial dan budaya.
Informasi Lainnya:
kedua, supaya kaum gubernur serta bupati/walikota terus bekerja juga mengingatkan masyarakat bila terjadi konflik lahan supaya dibicarakan lebih dahulu serta tak menggarap pengrusakan juga pendudukan lahan dan melawan hukum.
ketiga, penyelesaian sengketa lahan dikerjakan dengan komprehensif juga jangan ditunda agar tidak menjadi bom waktu. konflik lahan selama sumatera utara, sumatera selatan, dan lampung diselesaikan melalui tidak keliru, adil, serta tertib di dua tahun ataupun di masa kerja kabinet indonesia bersatu ii.
keempat, penanganan sengketa lahan mesti membeli formula pendekatan hukum win-win solution, makanya negara tak dirugikan dan rakyat mendapat kesejahteraan walaupun dunia usaha sempit turun keuntungannya.
kelima, pembentukan tim terpadu untuk menangani kasus-kasus lahan, seperti konflik ptpn ii di sumatera utara, konflik mesuji pada lampung, dan konflik ptpn vii cintamanis pada sumatera selatan.