indonesia corruption watch mendesak komisi pemilihan publik langsung menganggarkan peraturan pembatasan dana kampanye, menarik supaya partai politik maupun calon legislatif.
seharusnya dari parpol dinyatakan lulus verifikasi, agama itu dikeluarkan tapi hingga sekarang belum, papar peneliti politik icw abdullah dahlan kepada antara dalam jakarta, jumat.
dia menilai peraturan tersebut bermanfaat karena parpol wajib melaporkan juga melaporkan dana kampanyenya, selain untuk memperjelas klausul perihal dana kampanye bersifat umum pada undang-undang.
misalnya mengenai rekening tiap calon legislatif yang diwajibkan mencari pelaporan dana kampanye makanya objeknya bukan cuma parpol, ujarnya.
Informasi Lainnya:
- Tips Pemeliharaan Mobil di Musim Hujan
- Merawat Mobil di Musim Hujan
- Tips Pemeliharaan Mobil di Musim Hujan
- Merawat Mobil di Musim Hujan
menurut dia bila dana kampanye caleg tak ikut dilaporkan maka pelaporan dana kampanye partai belum mencerminkan laporan sebenarnya, dengan begini keluar masuk dana kampanye merupakan tak terkontrol.
jangan hingga dana daripada tindak pidana masuk supaya pendanaan politik, ujarnya.
kpu sendiri tengah mempersiapkan regulasi yang memenage rekening dana kampanye calon anggota legislatif dan harus dibuka serta dilaporkan pembukuannya selama peraturan kpu mengenai dana kampanye.
pada prinsipnya kami menginginkan banyak peningkatan nilai penyelenggaraan pemilu, ujar ketua kpu husni kamil manik kemarin.